Christian Zebua: Mulai ada tanda-tanda menuju pembentukan Provinsi Kepulauan Nias
LAHOMI – BALUSENIAS.COM
Forum Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias mengadakan rapat di Kantor Bupati Nias Barat, Lahomi, Selasa (21/8/2018). Dalam rapat yang dihadiri empat Pemerintah Kabupaten dan satu Pemerintah Kota itu, Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara menyampaikan lima pembahasan.
Salah satunya adalah dukungan terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru, Provinsi Kepulauan Nias.
Menurut Ingati Nazara, dukungan untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang belum ada bentuk nyata dari masyarakat, harus diwujudkan. Juga dukungan keuangan yang dinilai belum maksimal. Demikian juga persoalan Bandara Binaka yang diminta ditindaklanjuti sesuai aturan.
“Harga tiket juga sangat mahal dari Nias ke Medan, dan harus ada imbas positif ke masyarakat. Pesta Ya’ahowu Festival Se-Kepulauan Nias di Kabupaten Nias Selatan diselesaikan, dan mengenai biaya ditanggung secara bersama. Batas wilayah belum teratasi, tapi harus segera diselesaikan,” ungkapnya dalam rapat yang dihadiri juga Kepala PLN Area Nias, Kepala Bandara Binaka dan Staf Ahli Bupati Se-Kepulauan Nias.
Mewakili DPRD Se-Kepulauan Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nitema Gulo mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh Kepala Daerah pada rapat Forkada. Dalam rangka pengembangan dan koordinasi pembangunan di Kepulauan Nias.
Ia berharap, seluruh Kepala Daerah agar bersama-sama mendorong pembangunan jalan provinsi di Kepulauan Nias. “Saya harap pada Kepala PLN agar jaringan listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat Kepulauan Nias,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Sementara Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menyampaikan, rapat Forkada tahun ini ke 3 kali dan merupakan rapat istimewa. Untuk menyepakati bersama program kegiatan dan cita-cita pembangunan di kepulauan Nias.
“Agar bisa terakses secara keseluruhan kepada masyarakat Kepulauan Nias pada umumnya,” katanya dalam rapat dihadiri juga Penjabat Sekretaris Kabupaten Nias Barat Sabaeli Gulo, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kepulauan Nias.
Selaku Ketua Forkada Se-Kepulauan Nias, Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli menyebut sejumlah hal menjadi agenda Forkada kali ini. Terutama penetapan tugas-tugas Forkada satu tahun ke depan, perluasan Bandara Binaka, Pelaksanaan Pesta Ya’ahowu Festival Se-Kepulauan Nias di Kabupaten Nias Selatan, Perjuangan Pemekaran Provinsi Se-Kepulauan Nias dan tugas lainnya.
Ketua DPP Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Mayjend TNI Purnawirawan Christian Zebua, mengaku mulai ada tanda-tanda menuju pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Sebab bupati, walikota dan DPRD se-Kepulauan Nias kompak dan berusaha mencari akses tersendiri dari pusat sampai di daerah.
Analisa lain soal peluang pembentukan DOB Kepulauan Nias, adalah PLN Area Nias yang mulai menerangi daerah Kepulauan Nias. Sehingga masyarakat Kepulauan Nias dapat menikmatinya.
“Kita mengharapkan seluruh Kepala Daerah dan masyarakat Kepulauan Nias bersama-sama berdoa dan berkerja keras. Agar terwujud pembangunan dan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” jelas Christian Zebua.
Rapat Perdana Forkada di Kantor Bupati Nias Barat menghasilkan sejumlah hal. Yang disampaikan masing-masing perwakilan daerah. Yakni; Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, menyinggung perluasan Bandara Binaka yang masih terkendala pembebasan lahan masyarakat.
Kemudian soal batas wilayah yang belum ditindaklanjuti, Pesta Ya’ahowu Festival Se-Kepulauan Nias disarankan agar setiap pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan dan tenaga.
Sementara Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, meminta Pesawat Garuda melayani penerbangan langsung dari Jakarta ke Nias dan sebaliknya. Untuk itu perlu perluasan lahan dengan lebar 15 meter dan panjang 45 meter. Agar dapat dilintasi Pesawat Boeing 737 ER-800 dan pesawat bombardir.
“Progres perjuangan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias harus diselesaikan dan dianggarkan di tahun 2019. Tiap kabupaten dan kota harus mendukung administrasi dan memfasilitasinya,” pesannya.
Akhirnya rapat menyimpulkan, perluasan Bandara Binaka terkendala pembebasan lahan dan harga pohon yang ditawarkan masyarakat terlalu mahal, yakni 1 pohon dihargai Rp1 juta.
Soal pemekaran diminta seluruh masyarakat, baik yang ada di dalam maupun di luar Kepulauan Nias, agar mendukung adanya pemekaran. Hal lainnya, listrik di Kepulauan Nias harus dibenahi dengan penambahan daya listrik dari 20 kilovolt menjadi 70 kilovolt di tiap trafo. (Efarius Zebua)
