NAMOHALU ESIWA – BALUSENIAS.COM
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara, Faogonase Harefa, turun ke SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa di Desa Sisarahili, Kecamatan Namohalu Esiwa pada Jumat, 16 Mei 2025. Ia bersama tiga ‘Wakil Rakyat’ lainnya, hendak mendengar dan melihat langsung kondisi sekolah.
Sebab ada surat yang disampaikan masyarakat dan guru ke komisi yang membidangi pendidikan itu. Sejumlah persoalan yang dikeluhkan berpusat pada kepala sekolah atau kasek.
Menurut Faogonase Harefa, kedatangan mereka menindaklanjuti surat yang masuk ke gedung dewan. “Sebagai wakil rakyat, kami memberi atensi, mencari solusi dan jadi solusi. Banyak keluhan warga yang tidak senang dengan kepemimpinan kepala sekolah,” ungkapnya saat pertemuan bersama para guru dan Kepala SMPN 4 Namohalu Esiwa, Nuryani Telaumbanua.
Politisi dari Partai Hanura ini mengatakan, warga sekitar sekolah dan ada juga guru setempat yang berharap agar sikap dari pemerintah daerah untuk penyegaran di sekolah itu. Sebab masa kerja kasek pun sudah 12 tahun di sekolah itu.
Di sekolah yang berdiri sejak tahun 2002 dan menjadi sekolah negeri pada tahun 2007, ada sejumlah hal yang belum ditindaklanjut dari tahun-tahun sebelumnya. “Kami harap kegiatan belajar mengajar bisa kondusif dan masalah selesai,” katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional, Taefori Zalukhu, mengaku telah mengetahui masalah sebagaimana isi surat dimaksud. Setiap aspirasi masyarakat, baik secara langsung maupun tertulis, akan ditindaklanjuti dan disampaikan juga ke pihak pemerintah. “Kami tak mengambil atau memberi keputusan, hanya melihat langsung,” ujarnya.
Ia meyakini, surat yang disampaikan ke dewan didasari niat baik. Jika berniat buruk, tidak perlu disampaikan ke dewan, dan bisa saja bertindak sendiri. Karena niat baik itulah, maka dipikir melayangkan surat lebih tepat.
“Kita harapkan yang baik, bukan buruk. Apapun yang kita sampaikan tak boleh paksakan kehendak. “Kepala sekolah bisa menjawab. Kita bertemu untuk cari solusi. Masalah bisa kita kasih obatnya,” ucapnya.
Sementara Fotani Zega dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, laporan juga diterima dari orang tua siswa dan anggota komite sekolah. Kunjungan dewan bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. “Kami belum tahu jelas, karena hanya dari laporan tertulis,” katanya.
Dalam surat dikeluhkan bahwa selama kepemimpinan kasek, tidak ada kemajuan di sekolah. Juga terkait masa kerja kasek yang dinilai sudah melebihi waktu yang ditentukan dalam regulasi. Hal lain adalah soal penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. “Dugaan yang belum tentu benar. Kami ingin tahu kebenarannya agar ada keadilan,” tegasnya.
Diberi kesempatan untuk menanggapi, Nuryani Telaumbanua membantah seluruh keluhan dalam surat ke dewan itu. Ia mengatakan, ini pengalaman pertama dikunjungi dewan. Ia pun menjelaskan kondisi sekolah dengan 17 tenaga pendidik yang 11 di antaranya berstatus PNS.
Selain guru, ada juga tiga orang bertugas sebagai tenaga administrasi, pengurus perpustakaan dan penjaga sekolah. Terdapat delapan ruang belajar, satu laboratorium IPA dan perpustakaan. Sedangkan ruang komputer, tata usaha, ruang guru dan kasek tidak ada.
“Kami tata sedemikian rupa. Kami butuh setidaknya satu atau dua ruangan. Ruangan pertemuan ini adalah ruang belajar yang kami tata. Kami sudah usaha, tapi beginilah kondisinya,” katanya.
Ia menyebut nama Olianus Harefa dan Mareti Harefa yang termasuk sebagai pelapor dalam surat ke dewan, adalah guru di sekolah itu. Nuryani menolak jika dikatakan mutu pendidikan tidak makin baik dan malah makin buruk sejak sekolah itu dipimpinnya.
Ia beri contoh, SMPN 4 Namohalu Esiwa memiliki siswa terbanyak kedua di kecamatan itu setelah SMPN 5 Namohalu Esiwa. Banyak lulusan sekolah itu yang menjadi tentara, PNS atau guru.
“Ketika masuk di sini tahun 2013, saya satu-satunya PNS. Pegawai di sini bisa jadi PNS, dasarnya data dari sekolah ini. Apakah pernah saya persulit? Saya beri saran agar datanya diselesaikan dan kirim,” jelasnya.
Soal penggunaan dana BOSP, serta tudingan sekolah minim sarana dan tidak ada pemeliharaan, ia beralasan mengikuti petunjuk teknis BOSP. Yang melarang digunakan untuk membangun fisik. Hanya boleh untuk rehab ringan, seperti atap bocor atau mengganti keran air yang rusak.
Semasa ia baru bertugas di sekolah itu, hanya ada dua ruangan. Sekarang, setiap ruangan dibuatkan jeruji anti maling, karena tidak ada pagar sekolah. “Saya utamakan penunjang pembelajaran. Saya tak pernah minta dukungan untuk pengadaan meja atau kursi. Tapi dari BOSP terbatas, karena dananya misal Rp200 juta, jadi tak dipaksakan,” terangnya.
Nuryani menyampaikan bantahannya untuk sejumlah hal yang dilaporkan dalam surat ke DPRD Kabupaten Nias Utara. Soal buku, hak guru honor termasuk jumlah jam mengajar, sertifikasi, komite sekolah, hingga persoalan lahan berdirinya sekolah yang tidak kunjung selesai.
Berstatus Guru Tidak Tetap, Olianus Harefa menyebut bantahan Nuryani Telaumbanua tidak sesuai kenyataan. Soal jam mengajar misalnya, dia hanya diberi tugas enam jam. Sementara guru lain yang berstatus PNS yang telah mendapat tugas 24 jam, masih mendapat tambahan enam jam.
Hal itu membuat data dirinya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bermasalah karena jam mengajar tidak memenuhi syarat.
“Kepala sekolah sampaikan pembagian tugas sudah sesuai, tapi menurut saya tidak. Moto hidup saya, katakan benar jika benar, dan katakan salah ketika salah,” katanya dalam pertemuan.
Olianus mengungkapkan, ia tidak menerima tunjangan sertifikasi karena tidak ada pemberkasan. Ketika menanyakan hal itu, kasek selalu beralasan Olianus tidak memiliki Nomor Induk Pegawai atau NIP.
Ia menyadari persoalan ini imbas dari tidak terpenuhinya jam mengajar. “Sementara guru GTT di sekolah lain menerima tunjangan,” tegasnya.
Bukan merinci, Olianus menyampaikan banyak persoalan yang melengkapi keluhan dalam surat ke dewan tersebut. Soal bentuk penghargaan kepada ahli waris dari pemberi hibah lahan sekolah yang dinilai belum ada.
Juga jaringan listrik yang belum ada di sekolah, kelengkapan buku sesuai kurikulum berlaku, peralatan mengajar, komite sekolah, dan pungutan yang dinilai tidak benar. “Kami berharap semua bisa berperan untuk kemajuan sekolah. Sudah kelamaan, karena peraturan dua periode saja, agar kepala sekolah diganti,” harapnya.
Mareti Harefa yang juga berstatus GTT di sekolah itu, mengaku kecewa atas bantahan kasek. Ia pun mengungkapkan sejumlah persoalan sebagaimana isi surat ke dewan. “Memang kenyataan soal minimnya fasilitas di sekolah. Saya anak penghibah, sedih dengan perjuangan orang tua kami,” kata pria yang merupakan keponakan dari Tahambowo Harefa, perintis berdirinya sekolah tersebut dengan nama SMP Terbuka di tahun 2002.
Noferman Zega yang juga politisi dari PAN, menyebut regulasi yang mengatur guru menjadi kasek sudah terbit. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Pendidikan juga sedang mengadakan penjaringan calon kasek. Seorang kasek harus siap dipindahkan. “Bukan karena permintaan saya atau saudara, tapi peraturan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan pentingnya komunikasi. Apalagi dalam persoalan yang dibicarakan tersebut. “Kasek harus ciptakan solusi. Kalau memang terganggu sertifikasi karena kurang jam mengajar, cari solusinya. Kami mau semua guru di sini bisa kerja sama,” pintanya.
Terakhir, Taefori Zalukhu berharap proses belajar mengajar di SMPN 4 Namohalu Esiwa tidak terganggu dan berjalan kondusif. (Jojor Masihol Marito)
