Soal Dugaan Penghinaan Suku Nias, Oknum Mengaku Anggota BPK RI Disebut Arogan

- Editor

Rabu, 12 Desember 2018 - 21:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kontraktor dan Pekerja Proyek Merasa Dilecehkan

LAHEWA – BALUSENIAS.COM
Sejumlah warga yang bekerja di Rumah Ampung Objek Wisata Tureleto, membenarkan adanya orang yang mengaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Oknum yang tidak dikenal itu datang pada Rabu (12/12/2018), dinilai menghina Suku Nias.

Salah satu dari dua orang tersebut melontarkan kata-kata kotor kepada Kontraktor Pelaksana Proyek Rumah Ampung.

Menurut Nyak Desta Aceh selaku kontaktor, dua orang yang tidak dikenal tersebut mengaku anggota BPK RI. Ia dan puluhan pekerja sedang melaksanakan kegiatan proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi, untuk Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over (PHO).

“Dua orang itu melakukan pemotretan setelah melewati kami dan beberapa pekerja tanpa basa basi sedikit pun. Mereka pun tidak lewat dari pintu masuk, tapi dari tepi pantai sebelah kiri, kaki celana mereka pun basah,” tutur Desta sambil menirukan cara kedua orang dimaksud.

Kepada TeropongNias yang menemui di Objek Wisata Tureleto, Desa Bale Fadorotuho Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Desta menjelaskan kejadian selengkapnya. Usai memotret mereka bertanya apa yang sedang dikerjakan warga di lokasi. Dijawab oleh Ododogo Lase, sedang melakukan pengukuran pekerjaan untuk di-PHO.

Baca juga: Dinilai Menghina Pribadi dan Suku Nias, Ododogo Lase Polisikan Oknum BPK RI

“Kok tidak dikasih tahu kepada kami. Ini anggaran dari mana? APBN atau APBD?” kata Desta menirukan perkataan oknum mengaku anggota BPK RI.

Saat ditanya oleh Ododogo Lase, siapa mereka, langsung diakui dari BPK sambil menunjuk dada. Oknum tersebut terus menanyakan asal anggaran proyek dikerjakan. Apakah dari Dinas Pariwisata atau dari APBD.

Ketika ditanyakan tanda pengenal untuk memastikan sebagai anggota BPK, malah marah. “Langsung dia jawab nngak ada urusanmu di situ,” jelas Delta.

Sementara berdebat, oknum yang lain berpakaian kotak-kotak sibuk menelepon temannya dengan nada suara agak marah. “Bawa ke sini mobil, linggis dan martil,” ujar Desta menirukan ucapan oknum tersebut.

Kemudian oknum dimaksud bertanya siapa Desta. Yang kemudian dijawab adalah pelaksana proyek yang ada. Lalu ditanya lagi siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dijelaskan ada di lokasi sedang melakukan pengukuran bersama Kepala Dinas Pariwisata dan beberapa orang.

Dengan nada tinggi, oknum tersebut meminta PPK dipanggil. Seperti seorang komandan memerintah prajurit saat perang. Setelah PPK dipanggil, kemudian PPK disuruh pergi setelah beberapa saat berbincang-bincang.  “

Eh kau, mana RAB-nya serta kontrak?” kata Desta masih menirukan perkataan si oknum. “Eh kau, kami ini BPK, BPK tahu?” ujar oknum tersebut menanyakan Desta menunjukkan RAB.

Dengan perlahan, Ododogo Lase meminta si oknum menunjukkan identitasnya sebagai BPK sehingga masuk ke lokasi tidak sesuai jalur dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Dari tadi saya minta tanda pengenal bapak, tapi nggak memberikan. Tapi minta RAB dan Kontrak, maunya bapak ngerti itu,” ungkap Desta menirukan kata-kata Ododogo Lase.

Ditanya begitu, oknum yang mengaku BPK balik bertanya dengan nada tinggi. “Kau siapa? Kau siapa?”

“Saya mandor di proyek ini,” jelas Ododgo Lase

“Diam kau, diam mulut kau itu. Diam kau Nias K…..l, kalian ini tidak tahu kami ini BPK,” sambil menunjuk-nunjuk dadanya.

Untuk menghindari terjadi keributan, para pekerja meminta oknum tersebut untuk pergi. Si oknum mengaku BPK terlihat membuang kacamatanya. “Bapak nggak sopan, pergi dari sini,” ujar Ododogo Lase kepada kedua oknum tersebut.

Desta mengaku kegiatan PHO tidak bisa dilanjutkan akibat kedatangan oknum tersebut. Karena  Kepala Dinas Pariwisata dan PPK sedikit ragu dengan kedatangan mereka. Hingga puluhan  pekerja mengeluh dengan gaji yang belum dibayarkan.

Dijelaskan Desta, mestinya jika BPK datang ke lokasi proyek, sudah memiliki data seperti RAB dan lainnya dari instansi terkait. Saat memasuki lokasi proyek juga wajib diketahui kepala instansi atau PPK serta rekanan. Tidak melalui pintu belakang, samping kiri atau kanan.

“Andai benar mereka BPK RI Provinsi Sumatera Utara, apa urusan mereka di pekerjaan saya? Maunya seorang BPK harus mengerti tugasnya, jangan hanya asal tunjuk dada dan katakan saya BPK,” tukasnya.

Atas kejadian itu, Desta meminta Bupati Nias Utara segera memberi keterangan resmi atas kedatangan oknum-oknum BPK RI di lokasi Pembangunan Rumah Apung itu. Kedatangan oknum mengaku BPK ke lokasi proyek diduga hanya untuk menakut-nakuti rekanan atau ada indikasi tertentu.

“Kami minta Kapolres Nias agar jeli dan menelusuri oknum BPK yang memasuki lokasi pekerjaan yang belum di-PHO. Karena ada ketentuan dalam hal itu,” harapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara dan PPK, maupun pihak Polres Nias belum dapat dikonfirmasi. Ada kabar jika oknum BPK tersebut telah membuat laporan resmi ke Polres Nias. (Gunawan Hulu)

Komentar

Berita Terkait

Granat Temui Wabup dan Ketua Dewan Nias Utara, Ini 10 Tuntutannya
Diduga Tak Dibelikan Rokok, Seorang Pemuda Bunuh Ayah Kandung di Namohalu Esiwa
Dugaan Korupsi di Desa Ononazara Setahun Ditangani Unit Tipikor, Ini Kata Penyidik
36 Kades Dikukuhkan Lusa, Ini Alasan 15 Kades Tidak Masuk Daftar
Ada Temuan Rp11 Miliar di 15 Proyek, LP KPK Minta Klarifikasi PUTR Nias Barat
Butuh Dermaga dan Alat Tangkap, Nelayan di Hilifadolo Harap Perhatian Pemerintah
Bertugas Besok, Ini Daftar 40 Pelajar Jadi Paskibra Kota Gunungsitoli
Tanah Amblas, 2 Unit Bangunan SMAN 1 Tugala Oyo Terbengkalai Selama 9 Tahun
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 18:50 WIB

Granat Temui Wabup dan Ketua Dewan Nias Utara, Ini 10 Tuntutannya

Sabtu, 27 September 2025 - 13:42 WIB

Dugaan Korupsi di Desa Ononazara Setahun Ditangani Unit Tipikor, Ini Kata Penyidik

Rabu, 10 September 2025 - 08:25 WIB

36 Kades Dikukuhkan Lusa, Ini Alasan 15 Kades Tidak Masuk Daftar

Senin, 25 Agustus 2025 - 12:05 WIB

Ada Temuan Rp11 Miliar di 15 Proyek, LP KPK Minta Klarifikasi PUTR Nias Barat

Rabu, 20 Agustus 2025 - 17:27 WIB

Butuh Dermaga dan Alat Tangkap, Nelayan di Hilifadolo Harap Perhatian Pemerintah

Berita Terbaru

Darianus Lahagu mewakili Gerakan Masyarakat Nias Utara (Granat) menyerahkan 10 tuntutan kepada Ketua DPRD Nias Utara, Ya'aman Telaumbanua. ARMAN SALEH HAREFA/BALUSENIAS.COM

DPRD Nias Utara

Granat Temui Wabup dan Ketua Dewan Nias Utara, Ini 10 Tuntutannya

Kamis, 2 Okt 2025 - 18:50 WIB

Markas Komando Kepolisian Sektor Hiliduho

Hukum & Kriminal

Penganiayaan di Desa Lolofaoso, Penyidik Tetapkan 2 Tersangka

Selasa, 30 Sep 2025 - 21:01 WIB