BPP PKN Minta Dukungan Pangdam I/BB
MEDAN – BALUSENIAS.COM
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB di gugusan pulau Tano Niha disebut bukan sekedar agenda politik bagi segelintir orang. Sebab kehadiran Provinsi Nias sebagai DOB dinilai patut diwujudkan. Dengan beragam alasan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan memotong rentang waktu dan jarak birokrasi. Soal pertahanan negara, menjadi salah satu alasan kuat lain yang juga sangat penting.
Menurut Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias atau BPP PKN, Christian Zebua, geostrategi Kepulauan Nias sangat penting dipertimbangkan. Dihadapkan dengan kemungkinan ancaman aktual saat ini, patut dipertimbangkan menjadi kebijakan strategi nasional.
BPP PKN menilai Kepulauan Nias layak mendapat perhatian khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
Dijelaskan pria yang belum lama menyelesaikan tugas di dunia Militer dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal, BPP PKN sangat membutuhkan dukungan dari Kodam I/Bukit Barisan. Untuk segera mewujudkan DOB Provinsi Kepulauan Nias.
Diakuinya, Kodam adalah penanggungjawab pertahanan negara di wilayah barat NKRI. BPP PKN yakin, Kodam memandang Kepulauan Nias menjadi satu prioritas perhatian untuk disiapkan sebagai etalase terdepan.
“Sekaligus benteng terdepan bagian barat NKRI dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar,” ujar Christian Zebua kepada Panglima Kodam I/BB, Mayjend TNI Ibnu Tri Widodo, Jumat (27/7/2018). Yang menerima rombongan BPP PKN di ruang kerjanya, Makodam I/BB di Jalan Gatot Subroto KM 7,5 Cinta Damai, Medan Helvetia.
Selain didampingi Penasihat BPP PKN Kolonel (Purn) B Zebua, hadir pula Perwakilan BPP PKN Kota Medan. Yakni F Mendröfa sebagai Ketua, F Zebua yang adalah Kepala Sekretariat dan Emmanuel Daeli selaku Wakil Ketua yang juga Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Nias.
Christian Zebua yang pernah menjabat Panglima Kodam XVII/Cenderawasih menuturkan, Pangdam I/BB diyakini lebih mengetahui soal ancaman keamanan disebutkan. Terlebih di daerah terluar seperti Kepulauan Nias. BPP PKN berharap dukungan agar kebijakan top-down pemerintah pusat segera diterapkan.
“Kepulauan Nias sudah sudah memenuhi syarat, karena adalah daerah perbatasan dan pulau terluar di Samudera Hindia. Daerah ini krusial dan berdampak dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI,” katanya.
Soal kondisi Kepulauan Nias sebagai batas negara lain, yakni Australia, menurut Christian zebua begitu rawan terhadap berbagai ancaman. Seperti penyusupan, peredaran narkoba, radikalisme, pencurian ikan atau illegal fishing, perdagangan manusia (trafficking), pencurian kayu (illegal logging), dan kejahatan lainnya.
“Terima kasih atas dukungan Pangdam I/BB untuk bisa menyampaikan dan meneruskan suara warga Kepulauan Nias melalui BPP PKN kepada Bapak Menteri Pertahanan. Sehingga rekomendasi bisa segera diperoleh untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” jelas pria yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1980, dan jabatan terakhir sebagai Staf Khusus KASAD di tahun 2014.
Pangdam menyatakan sependapat dengan BPP PKN. Soal geostrategi Kepulauan Nias diakui perlu mendapat perhatian serius. Salah satu jalan terbaik, sebut Mayjend Ibnu Tri Widodo, dengan pemberian status DOB. “Namun, salah satu kendala pembentukan DOB adalah soal kemampuan anggaran negara yang terbatas,” ujar Jebolan Akmil tahun 1985 ini.
Ia berhadap perjuangan BPP PKN harus mampu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak yang menentukan seperti kementerian terkait untuk menjadi keputusan Presiden. “Saya akan menindaklanjuti hal yang disampaikan oleh BPP PKN. Termasuk dalam menyampaikan usulan kepada Menhan,” kata Pangdam. (Famaudugo Zai)
