GIDO – BALUSENIAS.COM
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Kharisman Halawa, memberikan saran bagi para pengusaha yang berniat menjadi mitra Badan Gizi Nasional atau BGN. Khususnya mereka yang ingin membuka dapur Makanan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Nias.
Ia mengingatkan agar para pengusaha terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya, dinas pendidikan yang menaungi 14 TK, 163 SD, 52 SMP, 11 SMA dan 16 SMK di Bumi Datatuwu Tano Niha.
“Tunggulah dulu, kami sedang ajukan titik-titik SPPG (Satuan Pelayanan Penemuhan Gizi) ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya pada Jumat (8/8/2025) di ruang kerja.
Kharisman Halawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nias mengajukan 17 titik SPPG yang mencakup 10 kecamatan sebagai bakal mitra BGN. Hal itu sebagai respon atas instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mendagri meminta kepala daerah segera menentukan titik lokasi pembangunan di wilayah masing-masing sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program MBG.
Baca juga: Ajukan 17 Titik SPPG, Kabupaten Nias Masukkan Data Ibu Hamil dan Anak Stunting
Dinas Pendidikan tidak berniat menghalangi kepentingan para pengusaha atau pihak-pihak yang ingin terlibat dengan program MBG. Justru, berharap program tersebut secepatnya dinikmati masyarakat Kabupaten Nias, terutama para pelajar.
Menurutnya, banyak yang telah datang meminta data ke dinas pendidikan untuk kepentingan usaha dapur MBG. Ia meminta pengusaha mempertimbangkan niatnya, agar tidak salah langkah dalam usahanya.
“Nanti sudah bangun dapur, ternyata letaknya tidak sesuai syarat dari BGN, kan rugi pengusahanya,” tutur Kharisman Halawa.
Ia mengakui, ada pengusaha yang terlanjut membangun dapur MBG. Tidak hanya bangunan, pengusaha tersebut telah membeli perlengkapan dapur dan dua unit mobil sebagai angkutan. Namun dapur tidak beroperasi karena masih menunggu pemetaan titik SPPG dari Kemendagri.
“Kalau nantinya tidak sesuai titiknya, kan rugi besar. Karena tidak butuh dana miliaran rupiah untuk buka dapur. Kalau Rp500 juta saja tidak cukup,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias ini menegaskan, data pendidikan yang didapat dari pihaknya untuk tidak disalahartikan. Sebab, sejumlah pengusaha menganggap data berisi lokasi sekolah dan jumlah pelajar itu sebagai rekomendasi untuk membuka dapur MBG.
“Kami berikan data itu bukan sebagai rekomendasi, tapi cukup sebagai referensi,” katanya.
Saran lainnya, pengusaha diminta tidak hanya melihat keuntungan nantinya jika bisa menjadi mitra MBG. Tapi harus memikirkan hal-hal yang bisa membuat gagal membuka dapur di sebuah lokasi yang dipilih.
“Jadi, sabar dulu. Tunggu info dari kami soal 17 titik SPPG yang sedang diajukan. Agar tidak salah tempat membuka dapur,” tegas Kharisman Halawa.
Untuk diketahui, terdapat 256 sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Nias pada tahun 2024. Sedangkan pelajar mencapai 38.945 orang. Jika sebuah dapur MBG melayani 3.000 pelajar, maka idealnya dibuka 13 dapur di 10 kecamatan.
“Kalau berhitung sedikitnya untung Rp2.000 dari tiap siswa, maka sebuah dapur bisa meraup uang Rp6 juta perhari. Jika dikalikan 20 hari saja dalam sebulan, bisa dapat Rp120 juta. Ini uang besar, makanya banyak orang mau buka dapur MBG,” ucap Ketua Umum Forum Masyarakat Transparansi, Sarofati Lase. (Temazaro Zebua)
