GUNUNGSITOLI – BALUSENIAS.COM
Para aktivis senior di Kepulauan Nias berdemo di depan Kantor PT Pelindo Gunungsitoli. Sejumlah hal disuarakan oleh para orator. Salah satu yang disorot adalah dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di Pelabuhan Angin Gunungsitoli.
Pungli berkedok retribusi pelabuhan yang dikelola Pelindo dinilai sangat membebani masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan. Terdapat beberapa ragam retribusi harus dibayar jika masuk ke Pelabuhan Angin. Besaran retribusi pun berbeda.
Namun yang diyakini tidak sesuai regulasi adalah pungutan saat kedatangan kapal penyeberangan dari Kota Sibolga. Khususnya para pengguna jasa pelabuhan, terutama mereka yang membawa kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan seterusnya.
Mereka dikenakan biaya saat keluar dari kapal, dan hendak menuju luar pelabuhan. Masyarakat yang telah membayar pas pelabuhan di Sibolga, masih harus membayar kembali setibanya di Pelabuhan Angin Gunungsitoli dengan tarif yang sama.
“Artinya, terjadi dua kali pembayaran dalam satu perjalanan. Ini tidak adil. Ini bentuk pemerasan terhadap masyarakat,” tegas Pimpinan Aksi, Chandra Arbi, saat menyampaikan orasi di depan pagar Kantor PT Pelindo Gunungsitoli pada Selasa, 18 Maret 2025.
Pria akrab disapa Bugis ini, menduga General Manager PT Pelindo Regional I Gunungsitoli, Ardhi Amarullah, tutup mata adanya pungli dimaksud. “Kami minta pimpinan Pelindo menghentikan praktek pungli ini,” katanya dalam aksi gabungan lembaga dan organisasi, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum atau AMPH.
Sonny Lee Hutagalung, orator yang mengaku berasal dari Sibolga Julu di Kota Sibolga, menyebut pungli di Pelindo tidak hanya menyusahkan warga Kepulauan Nias. Tapi juga menambah derita seluruh pengguna jasa pelabuhan yang berasal dari berbagai suku.
“Aksi ini bukan untuk kepentingan Ono Niha saja. Orang Batak, Jawa, Padang dan semua masyarakat yang pergi dan pulang lewat pelabuhan ini. Tolong para intelijen menyampaikan laporan yang jujur kepada pimpinannya, agar kebobrokan Pelindo ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
https://vt.tiktok.com/ZSMK98SNL/
Dikenal berambut putih, Sonny menuding Pelindo menjadi salah satu penyebab lonjakan harga kebutuhan pokok di Kepulauan Nias. Pungli yang ditarik dari para supir pengangkut barang, membuat harga barang diangkut menjadi naik.
“Lalu toko pun akhirnya menjual barang lebih mahal. Kami jadi makin susah untuk beli beras, susah beli sayur, susah beli mi instan. Karena kalian memungut lagi uang dari truk, mobil, motor yang keluar dari kapal,” katanya.
Sonny mengungkapkan, banyak orang yang bersaksi mereka telah dimintai uang bervariasi saat hendak meninggalkan Pelabuhan Angin Gunungsitoli. Truk kecil dikenai biaya Rp171 ribu, Mobil Rp50 ribu dan sepeda motor dikenakan pungutan Rp12 ribu.
“Bagi bapak Ardhi Amarullah dan Pejabat Pelindo, uang Rp12 ribu atau Rp50 ribu tidak ada artinya. Karena gaji kalian besar. Tapi bagi kami, uang segitu sudah bisa untuk makan satu keluarga sehari,” ujarnya.
“Rp12 ribu bisa beli bensin seliter dan bisa sampai ke Lotu, sampai ke Idanogawo, dan cukup untuk sarapan di luar pelabuhan, menghilangkan lapar setelah semalaman di kapal. Uang Rp171 ribu bisa membuat istri supir bahagia,” tegasnya.
Sonny mempertanyakan regulasi yang mengatur pungutan di pelabuhan kedatangan. Sebab menurut pengalamannya baru-baru ini di sejumlah pelabuhan dikelola Pelindo, tidak ada pungutan seperti di Pelabuhan Gunungsitoli dan Pelabuhan Sibolga.
“Kerja saya jalan-jalan pak. Saya dari Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin dan Pelabuhan Tanjung Priok, tidak ada pungutan saat kita tiba di pelabuhan tujuan. Mana regulasinya? Kami minta mulai besok jangan ada lagi pungli begitu,” tanya Sonny ketika berhadapan dengan Ardhi Amarullah dan Manager Bisnis Pelindo Gunungsitoli, Sunar Dedy Handoko.
Markus Kaide Hulu menyinggung sejumlah bidang yang dikenakan tarif oleh Pelindo. Namun diduga sarat penyimpangan berbau korupsi. Salah satunya pembagian hasil pungutan pas pelabuhan yang dinilai janggal dan terlalu kecil nominalnya.
“Perbulan Pemko Gunungsitoli hanya menerima Rp1,6 juta. Padahal, dari informasi dan data kami dapat, Pelabuhan Angin menghasilkan pemasukan hingga Rp50 juta perhari. Untuk penyewaan Crane saja bisa Rp15 juta sehari. Kemana uang itu, disetor kemana? Jangan-jangan sudah dimakan General Manager Pelindo Gunungsitoli,” katanya.
“Satu lagi, tentang pas masuk yang tertera nama pak Mulyono, GM Pelindo Gunungsitoli yang sudah pensiun. Artinya ada indikasi penggelapan dana hasil pungutan pas. Jadi nanti kalau ada masalah, yang disalahkan adalah Mulyono, sedangkan Pak Ardhi akan lepas dari hukum,” imbuhnya.
Pungutan pas pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, ada aturan pembagian hasil 70 persen dan 30 persen. “Pungutan pas kita duga bentuk pungli yang tidak ada dasar hukum. Terlalu banyak bentuk pas harus dibayar. Lain untuk calon penumpang kapal, dan pengantar pun dikenakan tarif,” kata Asafati Lase yang dikenal juga seorang Konten Kreator.
Yosi Aro Zebua, fokus kepada masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pelabuhan Angin. Ada bukti rekaman visual oknum pegawai Pelindo yang membuang sampah ke laut. “Ini tindak pidana lingkungan, karena mencemarkan laut. Apa tindakan pimpinan Pelindo?” ujar dia.
Ardhi Amarullah mengaku telah memberikan teguran kepada oknum yang terbukti membuang sampah ke laut. Sedangkan tuduhan adanya pungli, ia meminta agar segera memberikan informasi kepadanya. “Silahkan tunjukkan bukti video. Saya akan tindak tegas kalau ada pungli,” katanya.
Soal tarif jasa pelabuhan, menurut dia, sudah melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.
“Saya yakin pendahulu saya sudah menjalankan mekanisme sosialisasi. Kalau soal tiket yang masih nama pak Mulyono, karena kami mau habiskan tiket yang ada,” jelasnya.
Terkait pungutan pas saat kedatangan, Ardhi Amarullah menyebut jika di pelabuhan lain di Indonesia punya sistem atau aturan berbeda. “Pelabuhan lain sudah jadi satu paket. Kalau di Sibolga dan Gunungsitoli belum,” jawabnya.
“Jadi dimana regulasinya, aturan hukum soal pas di pelabuhan kedatangan? Tolong jelaskan pak. Tapi kami minta pungli ini dihentikan mulai besok, karena kami yakin ini jelas pungli,” kata Sonny Lee Hutagalung, dalam dialog yang dibatasi pagar Kantor Pelindo Gunungsitoli.
“Ada di Permenhub 72 itu pak,” respon Ardhi Amarullah.
“Tidak ada pak di Permenhub itu. Soal cara menentukan tarif ya ada, tapi pas saat kedatangan itu tidak ada,” terang Sonny menambahkan, justru di Pasal 25 ayat 3 disebut ‘Penyelenggara Pelabuhan dan BUP dilarang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya’.
“Kalian tarik tarif parkir mobil dan truk. Tapi ketika ada yang kehilangan, kalian tidak tanggung jawab, dan arahkan ke Polisi. Kalian yang terima uang, tapi Polisi yang susah. Pelabuhan dan Bandara sediakan parkiran, dan bertanggungjawab jika ada kerusakan atau kehilangan. Mestinya parkiran disini tidak dipungut biaya, karena kalian tidak adakan pelayanan jasanya,” tegas Sonny lagi.
“Oh iya pak, ada di Permenhub 84 tahun 2018,” kata Ardhi Amarullah menjawab soal pungutan biaya di pelabuhan kedatangan.
“Sudahlah pak. Aturan hukumnya saja bapak tidak tahu. Ini jelas pungli. Tolong mulai besok jangan ada lagi pungli kepada masyarakat saat datang,” tutup Sonny.
Sejumlah aktivis senior, juga tampil satu persatu dalam orasi maupun mendukung dengan berbaris di dekat para orator. Antara lain Siswanto Laoli, Periaman Gea, Gunawan Hulu, Setiaman Zebua, dan banyak lagi.
Pengamanan ketat dari Polres Nias tampak lengkap dari berbagai satuan dipimpin Kepala Bagian Operasional AKP Rudy Hartono Siagian, dengan puluhan personel pengamanan. (Jamil Mendrofa)
